Hukum PerjanjianHukum Perjanjian by Prof. Subekti, S.H.
My rating: 3 of 5 stars

Saya yakin semua yang (pernah) belajar Hukum Perjanjian di Indonesia akan membuka dan membaca halaman demi halaman buku ini.

Pembahasan tentang perjanjiannya sangat komprehensif, jelas, dan klasik. Dan ini hebatnya. Walaupun bisa dikatakan ini buku klasik, namun tidak seperti buku teks lainnya yang melulu teori, buku ini disertai contoh-contoh kasus dan penempatannya dalam hukum serta cara penyelesaiannya. Pantas jika buku ini dijadikan rujukan pertama untuk memahami hukum perjanjian.

Tentu saja tidak ada yang sempurna di dunia, pun buku ini pasti memiliki celah dan kekurangan.

Sengaja tidak saya tuliskan di sini, cari sendiri, ya.🙂

Sedikit saja, saya ceritakan perihal isi buku ini. Semoga berkenan, bermanfaat, dan menggugah keinginan teman-teman untuk membaca buku ini.

Silakan…

Suatu kesepakatan lahir ketika ada seseorang yang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu hal. Dari sini timbulah suatu hubungan perikatan antara kedua orang itu.

Adapun yang dimaksud dengan perikatan ialah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, yang satu berhak menuntut pada pihak lain dan yang dituntut wajib memenuhi tuntutan itu. Jika dua orang mengadakan perjanjian, maksudnya, di antara mereka berlaku suatu perikatan hukum, sungguh-sungguh terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka buat. Perikatan baru putus kalau janji sudah terpenuhi.

Bila dalam perjanjian itu, masing-masing pihak hanya terdiri dari satu orang, sedangkan sesuatu yang dapat dituntut hanya berupa satu hal, dan penuntutan itu dapat dilakukan seketika, perikatan itu disebut perikatan murni. Perikatan yang paling sederhana.

Selain perikatan murni, Hukum Perdata juga mengenal bentuk-bentuk perikatan lain.

a. Perikatan bersyarat. Secara garis besar, terjadi atau batalnya suatu perikatan digantungkan pada peristiwa tertentu. Karenanya, ada dua macam perikatan bersyarat. Pertama, perikatan dengan syarat tangguh. Artinya perikatan lahir hanya jika peristiwa yang disetujui terjadi. Dengan begitu perikatan lahir pada saat peristiwa terjadi. Kedua, perikatan dengan syarat batal. Perikatan yang sudah terjadi justru berakhir atau dibatalkan oleh peristiwa yang disepakati.

Jika suatu perjanjian mensyaratkan sesuatu yang pelaksanaannya semata tergantung pada kemauan satu orang yang terikat, maka perjanjian itu batal secara hukum. Syarat seperti itu disebut juga syarat potestatif.

b. Perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan ini tidak menangguhkan lahirnya suatu perikatan, hanya menangguhkan pelaksanaannya atau menentukan masa berlakunya suatu perikatan.

c. Perikatan mana suka (alternatif). Dalam perikatan ini, debitur bebas menyerahkan salah satu dari sekian barang yang disebutkan dalam perjanjian. Dengan syarat tidak mengurangi hakikat barang yang diserahkan. Hak memilih ada pada debitur, kecuali disebutkan sebaliknya dalam perjanjian.

d. Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng. Jika salah satu pihak—baik kreditor maupun debitur—terdiri dari beberapa orang, dan pihak yang lain berhak menuntut prestasi secara utuh dari satu orang saja, maka perikatan ini disebut perikatan tanggung menanggung.

e. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi. Adalah prestasinya yang dapat atau tidak dapat dibagi menurut imbangan dan pembagian itu tidak boleh mengurangi hakikat prestasi itu.

f. Perikatan dengan ancaman hukuman. Jika disebutkan adanya kewajiban melakukan sesuatu bila perikatan tidak terpenuhi, sebagai jaminan pelaksanaan perikatan, maka inilah yang dinamai perikatan dengan ancaman hukuman. Penetapan hukuman ini dimaksud sebagai ganti rugi karena tidak dipenuhi atau dilanggarnya suatu perikatan.

Perjanjian juga harus menganut sistem terbuka dan konsensualisme. Terbuka, berarti memiliki asas kebebasan untuk membuat perjanjian. Bebas membuat undang-undang bagi diri kita sendiri. Sedang konsenualisme, berarti perjanjian sudah sah apabila para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian itu sudah mencapai kesepakatan tentang hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

Suatu perjanjian dikatakan sah jika memenuhi empat persyaratan.

1. Sepakat. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan.

2. Cakap. Semua orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, dianggap cakap menurut hukum.

3. Mengenai suatu hal tertentu. Tentang apa yang dijanjikan, hak serta kewajiban kedua pihak.

4. Sebab yang halal. Isi perjanjian itu sendiri tidak boleh melanggar norma.

Syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif. Artinya, jika kedua atau salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka suatu perjanjian bisa dimintakan pembatalannya di pengadilan. Sedang syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif. Jika salah satunya atau keduanya tidak terpenuhi, maka perjanjian batal secara hukum.

Perjanjian juga harus diberikan secara bebas. Tidak boleh terjadi paksaan secara psikologis atau rohani, tidak dalam keadaan khilaf, serta tidak terjadi karena penipuan. Jika perjanjian tidak dilakukan secara bebas, maka bisa dimintakan pembatalan di pengadilan.

Kembali pada asas konsensualisme. Dikatakan bahwa perjanjian terjadi ketika terjadi kesepakatan. Bisa juga diartikan bahwa perjanjian lahir pada saat diterimanya penawaran. Tempat tinggal pihak yang mengadakan penawaran, jika tidak disebutkan sebaliknya, secara umum dianggap sebagai tempat lahir atau ditutupnya suatu perjanjian.

Dalam perjanjian dikenal juga asas kepribadian, ialah tidak ada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri, bukan orang lain. Dari perjanjian ini, lahir hak dan kewajiban. Lazimnya, perjanjian bersifat timbal balik atau bilateral. Maksudnya, orang yang berhak mendapat sesuatu juga wajib melakukan sesuatu.

Hukum Perikatan juga mengenal janji untuk pihak ketiga, ialah ketika seseorang membuat perjanjian, dalam perjanjian itu ia memperjanjikan hak-hak bagi orang lain. Dalam janji seperti ini kita dapat membuat perjanjian dan sekaligus menyerahkan hak-hak yang kita peroleh dari perjanjian kepada orang lain.

View all my reviews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s